Adanya serangan atas kapal tanker jepang Takayama kemaren telah membuat harga minyak mentah NYMEX  melonjak menjadi 117 USD perbarrel. Hanya dalam hitungan jam lagi angka 120 USD pasti akan tercapai. Harga yang akan membuat dunia semakin sulit keluar dari krisis. Indonesia sebagai net importir minyak sekarang ini berada dalam jurang yang menganga lebar. Kenaikan harga minyak tidak memberi kontribusi yang nyata bagi pemerintah apalagi lifting minyak tidak sesuai dengan asumsi. Kenaikan harga yang seharusnya menjadi windfall profit menjadi tidak berarti karena beban subsidi yang membengkak.

Dengan harga minyak sekarang ini beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah lebih dari 250 trilliun rupiah (25% dari total APBN), menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 1,7% dari produk domestic bruto. Langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menambal defisit anggaran? Ada dua opsi tapi akan menjadi dilemma bagi pemerintah. 

Pertama tidak menaikkan harga BBM artinya subsidi dipertahankan. Ini adalah pilihan yang populis bagi pemerintah untuk menghadapi pemilu mendatang. Apa konsekuensi dari pilihan ini? Defisit anggaran yang besar, beban fiscal membengkak. Pemerintah harus mencari tambahan untuk menambal anggaran. Mungkin akan mencari utang baru, menggenjot penerimaan dari sector pajak, privatisasi BUMN, melakukan efisiensi dan penghematan anggaran.

Mari kita telaah point-point diatas: mencari utang baru bukanlah pilihan yang bijak. Utang pemerintah sudah cukup banyak dan akan semakin menambah masalah dimasa datang. Dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini para wajib pajak sudah babak belur dan akan sangat sulit menjaring calon wajib pajak. Hal ini terbukti membuat dirjen pajak pak darmin nasution kelabakan. BUMN sudah banyak yang tergadai kepada pihak asing dan banyak kalangan yang tidak setuju dengan langkah ini. Efisiensi memang harus dilakukan, tapi menghemat anggaran justru dapat berakibat tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi karena sekarang ini perekonomian justru ditopang oleh sector konsumsi dan pengeluaran pemerintah.

Jelas kalau poin-poin diatas agak sulit dilakukan dan apabila benar-benar gagal maka public akan tidak mempercayai pemerintah dalam mengelola fiskal. Investor asing akan kabur dan Indonesia akan semakin merana

Pilihan kedua, menaikkan harga BBM yang artinya mencabut subsidi BBM. Sebuah pilihan yang sama sekali tidak populis. Kenaikan harga BBM akan memacu inflasi tinggi, sama juga dengan membunuh rakyat karena dapat dipastikan kenaikan harga barang tidak diikuti oleh kenaikan penghasilan. Malahan akan ada PHK besar-besaran dari industri kecil yang tidak dapat bertahan karena tingginya harga BBM. Inflasi tinggi juga akan membuat BI mengerek suku bunga, kebijakan uang ketat, kredit seret, ekonomi mengalami stagnasi.

Sungguh-sungguh pilihan yang sulit, bagaikan memilih buah simalakama. Saat ini pemerintah harus mengkaji dengan serius  konsekuensi dari keputusan yang akan diambil nanti. Keputusan tersebut haruslah yang memiliki resiko paling sedikit dan memiliki visi jangka panjang. Jangan sampai hanya yang berorientasi jangka pendek.

Ayo bapak-bapak dan ibu-ibuku di sidang kabinet. You can do it, it’s the right time for you to show who you really are, makes the right decision. 250 millions of Indonesian people counting on you. Do not let us down anymore.

Setiap tanggal satu setiap bulan seperti biasa BPS merilis angka inflasi bulanan dan year on year (yoy) serta mengumumkan ke public. Tanggal 1 maret yang lalu BPS menghitung angka inflasi dibulan februari sebesar 0,85% dan yoy enam koma sekian persen. Pemerintah menyatakan bahwa angka tersebut sesuai dengan target yang tertera di APBN.

Seperti diketahui inflasi adalah kemerosotan nilai uang akibat kenaikan harga barang. Jadi kalau ada suatu barang yang dulunya berharga 1000, kemuadian harganya naik menjadi 1100 itu artinya terjadi inflasi sebesar 10%.Bila kita ambil contoh angka 0,85% dari BPS diatas, artinya barang yang dulunya berharga 1000 berubah menjadi 1001,5. kalau dilihat sepintas angka tersebut tidak siknifikan tapi inilah yang membuat gw jadi sedikit bertanya-tanya.

Beberapa hari lalu sambil seorang tukang ojek yang mungkin lagi pengen curhat cerita ke gue tentang istrinya yang pusing mikirin  kenaikan semua jenis kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng sampai cabe, bawang dan sayuran. Ternyata keluhan ini bukan sebatas pada tukang ojek aja tetapi juga melanda bos bos di kantor yang notabene bukanlah golongan ekonomi senen kamis. Menurut informasi dari beberapa orang yang gw tanya menyatakan kenaikan harga barang-barang pokok ini cukup besar. Rata-rata malah diatas 5%.  Ibu-ibu pada uring-uringan, berita berita di semua media dengan gamblang memberitakan harga-harga yang melambung  tinggi diseluruh pelosok negeri.

Kalau begini gw sebagai orang awam jadi bingung gimana sih metode penghitungan angka inflasi yang dilalukan BPS? Atau kalau sedikit curiga bener ga sih angka-angka yang dirilis setiap  bulan itu? Apa sekedar ABS ? alias asal bapak sayang, trus seberapa independenkah  institusi yang bernama Badan Pusat Statistic itu?